Kabid Advokasi Guru P2G: Kurikulum Merdeka dan Chromebook Justru Jadi Penyebab Utama Penurunan Mutu
JAKARTA, 07 JUNI 2026 – Dunia pendidikan Indonesia kembali diguncang fakta pahit dari hasil asesmen internasional Program for International Student Assessment (PISA) tahun 2022. Pada penilaian kali ini, Indonesia hanya mencatatkan skor rata‑rata 359 poin, angka yang jauh merosot dibanding capaian terakhir pada tahun 2018 yang masih berada di 371 poin. Penurunan tajam ini menjadi indikator jelas bahwa kemampuan dasar siswa berusia 15 tahun dalam hal literasi membaca, matematika, dan sains justru mengalami kemunduran nyata.
Fakta ini menjadi semakin menarik saat dilihat dari garis waktu: penurunan mutu ini berlangsung persis saat Nadiem Makarim memegang kendali Mendikbudristek pada periode 2021–2024. Di bawah kepemimpinannya, dua kebijakan raksasa diluncurkan sekaligus menjadi pilar utama pembaruan sistem pendidikan nasional: penerapan Kurikulum Merdeka dan proyek pengadaan jutaan unit Chromebook yang menelan biaya hingga triliunan rupiah.
Untuk menelusuri hubungan sebab‑akibat di balik data statistik tersebut, Eddy Wijaya, pemilik sekaligus pemandu utama Podcast EdShareOn, mengundang Iman Zanatul Haeri, M.Pd.—Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G)—sebagai narasumber kunci. Dalam dialog mendalam yang disiarkan penuh di program ini, Iman membedah fakta lapangan dan memberikan analisis tajam mengapa langkah‑langkah besar pemerintah tersebut justru dinilai berujung pada kemunduran, bukan kemajuan. Berikut uraian lengkap pandangannya:
Kurikulum Merdeka: Janji Kebebasan, Realitas Mengikis Fondasi Ilmu
Kurikulum Merdeka diperkenalkan dengan narasi yang sangat menarik: mengurangi beban materi yang dianggap terlalu padat dan kaku, memberikan keleluasaan belajar, serta menyesuaikan pengajaran dengan minat dan bakat siswa. Namun, menurut pengamatan langsung Iman Zanatul Haeri yang menyerap aspirasi ribuan guru di seluruh Indonesia, apa yang tertulis di atas kertas sangat berbeda dengan apa yang terjadi di dalam kelas.
“Penerapannya dilakukan serentak di seluruh pelosok negeri, tetapi persiapannya nyaris tidak ada. Guru‑guru tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dan berkelanjutan, panduan teknis pelaksanaan sering berubah‑ubah, dan kesalahan paling fatal adalah materi dasar yang seharusnya menjadi pondasi kuat pengetahuan siswa justru banyak dipotong, dikurangi, atau dihapus sama sekali. Akibatnya, siswa tidak lagi memiliki pegangan ilmu yang kokoh. Di lapangan, banyak guru akhirnya kembali mengajar dengan cara lama karena bingung menerapkan konsep baru yang terasa kabur dan sulit diukur keberhasilannya. Alih‑alih memerdekakan, kurikulum ini justru menciptakan kebingungan massal dan melemahkan penguasaan materi inti seperti matematika dan sains—padahal dua hal itu menjadi tolok ukur utama dalam tes PISA,” tegas Iman dalam perbincangan di EdShareOn.
Ia menegaskan bahwa anjloknya skor tersebut adalah konsekuensi logis dari kesalahan desain kebijakan yang tidak berpijak pada kebutuhan riil pendidikan.
“Ada pemikiran sederhana yang keliru: dengan mengurangi materi, siswa akan lebih mudah paham. Padahal hasilnya justru sebaliknya; wawasan siswa menjadi dangkal dan tidak utuh. Standar yang diharapkan seragam di seluruh Indonesia, malah berujung melebarkan jurang ketimpangan antara sekolah di kota besar dengan sekolah di daerah terpencil. Angka PISA 2022 ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa arah kebijakan ini meleset jauh dari sasaran. Kita mengubah struktur bangunan pendidikan, tapi melupakan betapa pentingnya menjaga fondasinya tetap kokoh,” tambahnya.
Proyek Chromebook: Triliunan Rupiah untuk Teknologi yang Belum Siap Pakai
Di saat sistem kurikulum masih beradaptasi dan penuh ketidakpastian, pemerintah juga menggulirkan program besar lainnya: mendistribusikan jutaan unit Chromebook ke sekolah dengan nilai anggaran yang sangat fantastis. Secara konsep, tujuannya mulia: mempercepat literasi digital dan meratakan akses teknologi pendidikan. Namun, di mata Kabid Advokasi Guru P2G, pelaksanaannya adalah contoh nyata pemborosan negara yang tidak tepat sasaran.
“Setiap hari laporan masuk ke kami dari rekan‑rekan guru di berbagai daerah. Chromebook dikirimkan, tapi akses internet di lokasi sekolah tidak ada atau sangat buruk sehingga tidak bisa dipakai. Spesifikasi alat sering kali tidak cocok dengan kebutuhan materi pelajaran, dan yang paling krusial: para guru tidak dibekali kemampuan untuk mengintegrasikan alat tersebut ke dalam metode mengajar agar pembelajaran jadi lebih bermakna. Akhirnya, jutaan perangkat canggih itu hanya tersimpan di gudang berdebu atau dipakai siswa sekadar untuk hiburan ringan. Ini adalah pemborosan anggaran negara yang luar biasa besar. Teknologi seharusnya berfungsi sebagai alat bantu, bukan tujuan itu sendiri. Dalam kasus ini, teknologi hanya menjadi simbol kemegahan proyek semu, tanpa memberikan dampak apa pun terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang justru dinilai dalam PISA,” papar Iman Zanatul Haeri menjelaskan fakta di lapangan kepada Eddy Wijaya.
Ia menegaskan bahwa transformasi digital yang dipaksakan tanpa persiapan ekosistem yang matang hanyalah proyek kosmetik belaka.
“Dana triliunan rupiah habis terpakai, tetapi kemampuan dasar siswa tidak naik, malah turun drastis. Ini membuktikan kita keliru menentukan prioritas. Kita sibuk membeli alat mahal, tapi lupa memperbaiki isi pelajaran dan kualitas cara mengajarnya. Hasilnya nol besar. Uang rakyat terbuang percuma untuk hal yang tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap peningkatan mutu pendidikan,” ujarnya lagi.
Gabungan Dua Kebijakan: Resep Pasti untuk Kemunduran Mutu
Menghubungkan titik temu antara data penurunan PISA dengan dua kebijakan besar tersebut, Iman menarik benang merah yang menjadi inti pembahasan mendalam di Podcast EdShareOn.
“Saya melihat ada hubungan keterkaitan yang sangat jelas dan kuat, yang sama sekali tidak bisa ditutup‑tutupi. Ketika materi dasar dikurangi secara drastis lewat Kurikulum Merdeka, dan di saat yang sama sumber daya negara dialihkan besar‑besaran ke alat teknologi yang ternyata tidak terpakai secara maksimal, maka dampaknya pasti akan terlihat pada kualitas lulusan. Skor PISA 2022 adalah bukti nyata bahwa reformasi pendidikan di masa Nadiem Makarim meleset jauh dari harapan. Kita berniat mengejar ketertinggalan negara maju, tetapi justru makin tertinggal karena strategi yang keliru. Menurut pandangan kami di P2G, Kurikulum Merdeka dan program Chromebook ini, secara nyata, adalah paket lengkap penyebab turunnya kualitas pendidikan kita.”
Lebih jauh, Iman menyoroti kesalahan mendasar dalam cara penyusunan kebijakan saat itu yang dianggap merusak struktur pendidikan yang sebelumnya sudah terbentuk perlahan.
“Kita mengubah sistem secara drastis dan radikal dalam waktu yang sangat singkat, tanpa riset mendalam, tanpa uji coba terbatas, dan yang paling fatal: tanpa mendengarkan suara para guru di lapangan yang paling paham kondisi riil. Sekarang dampaknya terlihat jelas di angka PISA tersebut. Siswa kita makin tidak siap bersaing di tingkat global. Kebijakan ini telah merusak struktur pendidikan yang sebelumnya sudah mulai terbentuk perlahan namun pasti,” tegasnya.
Evaluasi Keras: Waktunya Berani Mengakui Kesalahan dan Memperbaiki Arah
Menutup rangkaian diskusi panjang ini di EdShareOn, Iman Zanatul Haeri menyampaikan penilaian akhir dan rekomendasi yang tegas namun tetap konstruktif. Eddy Wijaya selaku pemandu acara menegaskan bahwa pandangan ini mewakili aspirasi ribuan pendidik yang selama ini suaranya jarang didengar oleh para pembuat kebijakan.
“Langkah paling awal dan paling penting yang harus diambil adalah berani jujur dan mengakui adanya kesalahan. Kurikulum yang belum matang harus disempurnakan kembali, porsi materi dasarnya wajib dikembalikan agar pondasi pengetahuan siswa kembali kuat. Penggunaan anggaran teknologi harus diaudit secara menyeluruh dan diarahkan agar benar‑benar tepat sasaran, serta mutlak disertai pelatihan guru yang memadai dan berkelanjutan. Pendidikan itu bukan dunia usaha yang bisa menginginkan perubahan instan atau keuntungan cepat. Skor 359 ini adalah peringatan keras bagi kita semua: kita sedang bergerak ke arah yang salah jika tidak segera melakukan perbaikan secara menyeluruh dan mendasar,” pungkas Iman Zanatul Haeri.
Kini, masyarakat luas dan seluruh elemen dunia pendidikan menanti langkah pembenahan yang nyata dan serius, agar kualitas pendidikan Indonesia tidak terus tergerus dan mampu kembali bersaing di kancah internasional.
(red)
