Bogor – Sejumlah aktivis pendidikan dari berbagai LSM di Jawa Barat menyayangkan sikap Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang dinilai kurang merangkul lembaga swadaya masyarakat dalam pembahasan kebijakan pendidikan di daerah.
Hal itu disampaikan oleh Hersong Presidium Aktivis Jawa Barat di Cibinong, Rabu tgl ( 2/9/2026). Para aktivis menilai selama ini Disdik Kabupaten Bogor cenderung berjalan sendiri tanpa melibatkan LSM yang selama ini aktif melakukan advokasi, pengawasan, dan pendampingan di sekolah-sekolah.
“Padahal LSM punya data lapangan, punya jaringan sampai ke desa. Kalau tidak dirangkul, kebijakan bisa tidak tepat sasaran. Kami bukan mau cari panggung, kami mau bantu selesaikan persoalan pendidikan,” ujarnya.
3 Poin Kritik Aktivis ke Disdik Kabupaten Bogor
1. Minimnya Ruang Dialog, LSM merasa jarang diundang dalam forum resmi Disdik. Padahal banyak isu seperti putus sekolah, pungli, hingga kualitas guru honorer yang butuh masukan dari lapangan.
2. Program Tidak Sinkron dengan Kebutuhan, Aktivis menilai beberapa program Disdik tidak menyentuh akar masalah karena tidak pernah dikonsultasikan dengan lembaga yang turun langsung ke masyarakat.
3. Transparansi Anggaran Pendidikan Lemah, LSM meminta Disdik lebih terbuka soal alokasi dana BOS, rehab sekolah, dan pengadaan. “Kalau mau bersih, ya ajak kami mengawasi,” tegasnya.
“Jangan anggap LSM sebagai pengganggu. Kami ini mitra. Kalau Disdik merangkul, hasilnya pasti lebih baik untuk anak-anak Kabupaten Bogor,” pungkasnya
Sampai berita ini diturunkan, pihak Disdik Kabupaten Bogor belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut.
