JAKARTA, 11 NOVEMBER 2026 – Sejarah yang jernih selalu menjadi kompas paling jujur dalam menakar arah perjalanan sebuah bangsa. Perspektif bernas tersebut mengemuka dalam dialog mendalam di program Podcast EdShareOn: Eddy Sharing and Discussion yang dipandu oleh Eddy Wijaya, S.H. bersama Sejarawan sekaligus Profesor Riset Bidang Sejarah Sosial Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Asvi Warman Adam.
Dalam perbincangan yang mengalir penuh ketajaman analisis, Prof. Asvi membedah dua persoalan fundamental yang menyentuh sendi ketatanegaraan dan memori kolektif Indonesia: kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang berindikasi makar, serta perlunya menjaga kesakralan pemberian gelar Pahlawan Nasional.
Menjaga Marwah Negara dari Bayang-Bayang Dualisme Kekuasaan
Peristiwa dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia beserta jajaran tokoh politik oleh mantan pimpinan kepolisian yang bertugas di lingkaran istana dipandang Prof. Asvi sebagai preseden serius dalam sejarah politik modern Indonesia. Sejalan dengan sikap Sekretariat Negara yang menyoroti adanya indikasi perbuatan makar, pengusutan secara tuntas dan transparan menjadi langkah mutlak demi menegakkan wibawa hukum.
Menurut Prof. Asvi, pergeseran peran aparat keamanan pascareformasi—yang ditandai dengan meningkatnya postur personel dan dukungan anggaran—harus tetap berada dalam bingkai konstitusi. Tindakan penyadapan terhadap kepala negara mustahil berdiri sebagai manuver biasa, melainkan cerminan adanya tarik-menarik pengaruh di tingkat elite.
“Peristiwa semacam ini melahirkan pembacaan publik mengenai adanya dualisme kekuasaan, seolah masih ada elemen penguasa lama yang merasa menggenggam kendali. Dalam satu pemerintahan, tidak boleh ada dua matahari yang bersinar bersamaan,” ungkap Prof. Asvi dengan lugas.
Penguatan regulasi kepemiluan dan imparsialitas penegak hukum menjadi fondasi utama agar institusi negara tetap terjaga netralitasnya dan tidak terseret dalam pusaran kepentingan kelompok tertentu.
Memuliakan Gelar Pahlawan Nasional Melalui Pembaruan Regulasi
Beralih pada diskursus kepahlawanan, Prof. Asvi menyoroti pentingnya objektivitas dan keadilan representasi dalam penganugerahan gelar Pahlawan Nasional. Dari total 216 pahlawan yang telah ditetapkan negara, keterwakilan tokoh perempuan tercatat baru mencapai 18 orang atau kurang dari sepuluh persen, sementara Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki satu pun perwakilan Pahlawan Nasional.
Guna merawat legitimasi moral gelar kehormatan tertinggi tersebut, Prof. Asvi merumuskan sejumlah pembenahan mendasar yang perlu ditempuh pemerintah:
-
- Pembentukan Kategori Pahlawan Daerah: Revisi undang-undang diperlukan untuk memisahkan kategori Pahlawan Nasional dan Pahlawan Daerah. Kebijakan ini bertujuan memberikan ruang penghormatan bagi tokoh-tokoh yang berjasa besar pada tingkat lokal sehingga usulan daerah tidak menumpuk pada level nasional.
- Penuntasan Perkara Hukum di Balik Gelar: Pengangkatan figur korban kekerasan seperti aktivis buruh Marsinah seyogianya diiringi dengan pembukaan kembali kasus hukumnya hingga tuntas agar rasa keadilan masyarakat benar-benar terpenuhi.
- Seleksi Ketat Penerima Bintang Mahaputera: Pemberian tanda kehormatan yang memberikan hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata wajib diawasi secara saksama. Negara harus memastikan setiap penerimanya bersih dari catatan tindak pidana korupsi maupun keterlibatan gerakan makar.
- Menjaga Jarak dari Konflik Kepentingan: Menyikapi wacana pengusulan tokoh yang memiliki ikatan kekerabatan dengan pemangku jabatan, pemerintah patut meneladani kenegarawanan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menolak memproses pengusulan mertuanya demi menjaga marwah objektivitas negara.
Menakar Rekam Jejak Soeharto dan Merawat Teladan Integritas
Menyentuh pro dan kontra penetapan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional yang bergulir hingga ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Prof. Asvi mengajak masyarakat memandang lembaran sejarah secara utuh dan berimbang. Penghargaan atas jasa besar Soeharto tetap diberikan, termasuk keberhasilan misi kemanusiaan penampungan pengungsi Vietnam di Pulau Galang yang menuai apresiasi dunia internasional.
Namun di sisi lain, hasil investigasi tim Komnas HAM mencatat adanya garis komando yang mengaitkan kebijakan pemerintahan tersebut dengan pelanggaran HAM berat berupa pembuangan paksa ribuan tahanan politik ke Pulau Buru tanpa melalui proses peradilan.
“Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional idealnya diperuntukkan bagi sosok yang minim kontroversi, sehingga keteladanan hidupnya dapat diwariskan secara jernih sebagai kompas moral generasi penerus,” tutur Prof. Asvi.
Sebagai jawaban atas tantangan bangsa yang masih berjuang memberantas korupsi, pemerintah didorong untuk lebih mengedepankan figur-figur penegak integritas yang terbukti bersih dan berani. Sejarawan BRIN tersebut menyoroti sosok mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso, Baharuddin Lopa, serta mantan Jaksa Agung R. Soeprapto—yang tanpa gentar menyeret pejabat korup ke meja hijau—sebagai teladan sejati bagi seluruh aparatur negara.
Saksikan dialog bernas bersama Eddy Wijaya, S.H. dan Prof. Dr. Asvi Warman Adam selengkapnya melalui tautan video berikut:
Tonton di YouTube: Asvi Warman Soroti Penyadapan Presiden Prabowo dan Polemik Pemberian Gelar Pahlawan Nasional
Mari dukung terus hadirnya ruang diskusi berkualitas dengan menyukai tayangan ini, berbagi pandangan pada kolom komentar, serta berlangganan kanal YouTube EdShareOn. Kunjungi pula laman EdShareOn.com dan ikuti seluruh kanal media sosial resmi kami untuk menyimak ragam gagasan inspiratif yang mencerahkan publik.(red)
