BANDUNG, 05 NOVEMBER 2026 — Isu tata kelola birokrasi di internal Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kini menjadi perhatian serius para praktisi hukum. Hubungan kerja antara Walikota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Walikota Erwin diterpa kabar miring terkait dugaan pangkas wewenang administratif.
Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari Wakil Ketua Umum DPN PERADI yang juga advokat senior, H. Yovie Megananda Santosa, S.H., M.Si. Ia menegaskan bahwa keharmonisan kepemimpinan dwitunggal di daerah bukan sekadar masalah komunikasi personal, melainkan kepatuhan terhadap hukum tata negara.
“Yang harus dijawab bukan sekadar apakah Farhan dan Erwin masih saling menyapa di koridor Balai Kota. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah Wakil Walikota benar-benar diberi ruang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat,” tegas Yovie di Bandung.
Indikator Hambatan Koordinasi di Birokrasi Kota Bandung
Berdasarkan data dari sejumlah laporan media, Wakil Walikota Erwin mengeluhkan minimnya pelibatan dirinya dalam berbagai keputusan strategis. Beberapa indikator utama yang memicu dugaan adanya pengabaian peran tersebut meliputi:
- Penyusunan Kebijakan Fiskal: Erwin mengaku kerap absen dalam pembahasan krusial mengenai anggaran daerah (APBD).
- Rotasi Aparatur Sipil Negara: Pengambilan keputusan terkait mutasi dan rotasi pejabat instansi diduga berjalan sepihak.
- Alur Koordinasi Terputus: Pola disposisi kegiatan dari Walikota dilaporkan lebih banyak memotong jalur langsung ke Sekretaris Daerah (Sekda).
Menurut Yovie, jika pola manajemen birokrasi ini benar terjadi, maka efektivitas kemitraan kepemimpinan di Kota Bandung patut dipertanyakan oleh masyarakat.
Sorotan Pengalihan Jabatan Ketua Satgas dan Komisi
Persoalan administratif ini semakin meruncing seiring munculnya kabar pengalihan beberapa posisi kepemimpinan penugasan tambahan yang secara tradisional melekat pada posisi Wakil Walikota. Beberapa jabatan strategis yang dilaporkan mengalami pergeseran fungsi meliputi:
- Satuan Tugas Pedagang Kaki Lima (Satgas PKL)
- Satgas Yustisi Kota Bandung
- Komisi Daerah (Komda) Lansia
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Wali Kota memang memiliki kewenangan mengatur dan mengevaluasi penugasan tambahan. Namun, setiap pengalihan tugas harus didasari oleh keputusan tertulis yang transparan agar tidak menimbulkan kesan bahwa peran seorang Wakil Walikota sedang dipersempit,” kata Yovie.
Pasal 66 UU Nomor 23 Tahun 2014 Jadi Benteng Regulasi
Dari kacamata hukum, Yovie mengingatkan semua pihak mengenai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan hukum ini secara tegas menjamin bahwa Wakil Kepala Daerah bukanlah sekadar pendamping seremonial, melainkan memiliki tugas mandatori untuk membantu kepala daerah, mengoordinasikan perangkat daerah, serta melakukan evaluasi pemerintahan.
Yovie juga menggarisbawahi perbedaan fundamental antara posisi Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah. Walau Sekda memiliki wewenang administratif yang kuat selaku pembina internal ASN, posisinya merupakan jabatan struktural karir. Hal ini berbeda dengan Wakil Walikota yang memegang legitimasi politik langsung dari rakyat hasil kontestasi Pilkada.
Menagih Komitmen Moral Pasca-Kemenangan Pilkada Bandung
Merespons polemik yang berkembang, Walikota Muhammad Farhan sebelumnya sempat memberikan klarifikasi kepada media bahwa seluruh pembagian tugas di Pemkot Bandung sudah berjalan sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku.
Terhadap penjelasan tersebut, Yovie menghormati pembelaan Farhan namun tetap mendorong adanya transparansi dokumen administratif agar publik mendapatkan kejelasan. Ia meminta kedua tokoh untuk menurunkan ego politik dan kembali pada komitmen awal saat berjuang bersama di masa kampanye Pilkada Kota Bandung.
“Rakyat Bandung tidak memilih Farhan dan Erwin untuk menyaksikan perselisihan pembagian peran. Rakyat memilih mereka secara dwitunggal untuk bekerja bersama menyelesaikan masalah kedaruratan sampah, penanganan banjir, kemacetan parah, dan pengentasan kemiskinan kota,” pungkas Yovie.(red)
