Targetsindikat.com
SUKABUMI — Janji pembangunan kembali diuji di Desa Ciengang, Kecamatan Gegerbitung. Di tengah klaim percepatan infrastruktur yang kerap digaungkan pemerintah, warga justru masih berkutat dengan jalan rusak parah yang tak kunjung disentuh perbaikan.
Ruas penghubung Dusun Suradita dan Balekambang menuju kawasan Puncak Peuyeum kini praktis lumpuh. Aspal yang dulu pernah ada telah lenyap, menyisakan jalur tanah berlumpur yang licin saat hujan dan berdebu saat kemarau. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas warga itu kini berubah menjadi sumber risiko.
Ironisnya, kondisi ini bukan terjadi dalam hitungan bulan, melainkan telah berlangsung lebih dari satu dekade—tanpa langkah penanganan yang jelas. Padahal, fungsi jalan tersebut vital: akses pendidikan, ekonomi, hingga layanan kesehatan bergantung sepenuhnya pada jalur itu.
Ketika malam tiba, situasi kian memburuk. Tanpa penerangan jalan umum, ruas tersebut berubah menjadi lintasan gelap yang rawan kecelakaan. Negara, dalam konteks ini, nyaris absen.
Anggi, relawan mahasiswa yang mendampingi warga, menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk pembiaran yang terus berulang.
“Yang tersisa hanya lumpur. Tidak ada lagi batu, apalagi aspal. Kalau hujan, sangat licin dan sulit dilalui. Ini akses utama masyarakat, tapi seperti tidak dianggap,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).
Ia mengungkapkan, warga tidak tinggal diam. Berbagai upaya telah ditempuh, termasuk audiensi dengan pemerintah daerah. Bahkan, perbaikan jalan sempat disebut masuk skala prioritas. Namun hingga kini,
komitmen itu tak pernah menjelma menjadi pekerjaan nyata.
“Disebut prioritas, tapi tidak pernah terlihat realisasinya. Yang berubah hanya janji, bukan kondisi di lapangan,” katanya.
Kepala Desa Ciengang, Yudius Bagja, mencoba meluruskan posisi pemerintah desa. Ia menyebut, saat masih menjadi kewenangan desa, jalan tersebut sempat diaspal pada 2019. Namun sejak 2023, statusnya beralih menjadi jalan kabupaten dengan nama ruas Ciengang–Cigaluga.
Peralihan kewenangan itu, alih-alih mempercepat pembangunan, justru diikuti stagnasi. Yudius mengakui, berbagai jalur birokrasi telah ditempuh—dari musyawarah desa hingga pengajuan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Namun hasilnya nihil.
“Upaya sudah kami lakukan. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, jalan tersebut bukan sekadar alternatif, melainkan jalur strategis dengan waktu tempuh relatif singkat menuju pusat kota Sukabumi. Namun potensi itu tergerus oleh buruknya kondisi infrastruktur.
Lebih jauh, Yudius mengungkapkan adanya insiden berulang akibat jalan rusak. Kendaraan roda dua hingga roda empat kerap terjebak, bahkan mengalami kecelakaan. Situasi ini mempertegas bahwa persoalan tersebut telah masuk kategori darurat, bukan lagi sekadar keluhan rutin.
“Sudah beberapa kali kendaraan terjebak, bahkan terjadi kecelakaan. Ini yang kami khawatirkan,” katanya.
Di tingkat warga, dampaknya terasa langsung. Saefulloh (35) menggambarkan bagaimana akses yang buruk membatasi kehidupan sehari-hari.
“Kalau malam atau hujan makin susah. Anak-anak sekolah juga harus lewat jalan seperti ini. Mau bagaimana lagi,” ujarnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana prioritas pembangunan benar-benar ditentukan oleh kebutuhan publik, bukan sekadar agenda administratif?
Selama bertahun-tahun, warga Ciengang menunggu. Yang datang bukan alat berat, melainkan pengulangan janji. Dan di tengah geliat pembangunan di wilayah lain, Gegerbitung seolah dibiarkan tertinggal—menjadi potret nyata ketimpangan yang terus dipelihara.
Prima RK
About the Author
