SURABAYA, 16 OKTOBER 2026 – Di tengah dinamika global dan kompleksitas kelembagaan modern, tantangan terbesar yang dihadapi organisasi bukan lagi soal keterbatasan kemampuan teknis atau perubahan teknologi. Krisis yang paling mendasar justru berakar pada merosotnya moralitas di kalangan pemimpin. Integritas kepemimpinan bukan lagi sekadar nilai normatif, melainkan syarat mutlak yang menentukan eksistensi, kepercayaan publik, dan kelangsungan hidup sebuah organisasi.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI sekaligus pakar hukum dan tata kelola publik, Dr. Pieter C. Zulkifli, S.H., M.H., menegaskan bahwa masa depan dan kesehatan sebuah lembaga sangat bergantung pada keberanian pemimpin menegakkan keadilan serta menahan diri agar tidak terjerat kepentingan politik kelompok yang merusak. Baginya, ukuran utama ketahanan organisasi terletak pada kekuatan etis para pengambil keputusan saat berhadapan dengan benturan kepentingan.
Kepemimpinan sejati tidak dinilai dari kekuasaan yang dimiliki. Kualitas kepemimpinan diuji dari keberanian untuk mendengarkan aspirasi bersama, membangun sistem yang terbuka, dan menghapus segala penyimpangan yang dapat merusak institusi dari dalam.
Internalisasi Nilai: Lebih dari Sekadar Aturan Tertulis
Sering kali nilai-nilai etika hanya berhenti sebagai slogan dalam aturan tertulis atau dokumen kesepakatan, tanpa benar-benar dijalankan. Dr. Pieter mengingatkan bahwa integritas tidak bisa sekadar dipasang sebagai pelengkap aturan demi terlihat baik di mata publik. Nilai etis harus tumbuh dari kesadaran yang dalam, tercermin dalam setiap keputusan, dan menjadi pedoman yang hidup bagi setiap pemimpin.
Jika pemimpin gagal memberi contoh nyata, kepercayaan anggota akan runtuh. Kepercayaan adalah modal sosial yang paling berharga—jika hilang, legitimasi organisasi akan melemah, dan kinerja secara keseluruhan akan menurun.
Bahaya Kepentingan Kelompok: Ketika Organisasi Dimanfaatkan Segelintir Orang
Dr. Pieter juga menyoroti bahaya ketika kepemimpinan terjebak pada kepentingan pribadi dan kelompok. Ketika tujuan utama bukan lagi kemaslahatan bersama, melainkan keuntungan segelintir pihak, organisasi yang seharusnya melayani semua orang akan berubah menjadi alat kekuasaan kelompok tertentu.
Kondisi ini disebutnya sebagai bentuk kegagalan manajerial yang serius: ketika pemimpin menutup diri dari masukan, mengabaikan kebenaran, dan mempertahankan lingkaran kekuasaan tertutup demi keuntungan sendiri. Pada titik inilah aturan dan hukum organisasi yang seharusnya adil justru diubah fungsinya untuk melindungi kepentingan mereka yang berkuasa.
Konsistensi dan Keteladanan: Hal Kecil yang Membentuk Karakter Besar
Membangun organisasi yang bersih dan tepercaya harus dimulai dari hal-hal kecil yang konsisten. Karakter pemimpin tidak terbentuk saat sudah berada di puncak jabatan, melainkan dibangun dari kebiasaan menegakkan prinsip—termasuk berani menolak hal yang salah, sekalipun itu atas nama solidaritas kelompok yang keliru.
Perubahan besar selalu dimulai dari keberanian masing-masing individu untuk berlaku konsisten. Pemimpin harus selaras antara perkataan dan perbuatan, serta berani berdiri di atas semua pihak tanpa memihak.
Sebagai penutup, Dr. Pieter Zulkifli menyampaikan pesan penting bagi para pengurus dan generasi penerus kepemimpinan: bangunlah sistem dengan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Dengan kepemimpinan yang berlandaskan moralitas yang kuat dan inklusif, organisasi akan tetap tangguh menghadapi perubahan zaman, bebas dari kepentingan kelompok, dan benar-benar memberi manfaat yang luas bagi masyarakat.(red)
