Retorika Sederhana yang Mengabaikan Risiko Bisnis dan Daya Beli Masyarakat Desa
Bandung, 18 Mei 2026 – Pernyataan yang menyatakan masyarakat desa tidak terpengaruh fluktuasi dolar AS dikaji secara mendalam oleh Oki Prasetiawan, S.M., S.H., M.H., CLMA. Menurutnya, pandangan tersebut tidak mempertimbangkan keterhubungan sistem ekonomi global. Meskipun transaksi harian di desa menggunakan Rupiah, depresiasi nilai tukar berperan sebagai faktor risiko eksternal yang langsung menekan struktur biaya dan keberlanjutan ekonomi masyarakat secara luas.
Mekanisme Ekonomi: Transmisi Biaya Impor
Secara teoritis ekonomi, terjadi fenomena efek alih biaya yang tidak terelakkan. Sebagian besar kebutuhan pokok, sarana produksi, hingga bahan baku berbagai sektor usaha masih sangat bergantung pada pasokan impor yang berdenominasi dolar AS.
“Pupuk, bahan bakar, obat-obatan, peralatan kerja, hingga kebutuhan rumah tangga harganya mengacu pada pasar internasional. Ketika Rupiah melemah, biaya perolehan melonjak tajam. Beban ini tidak dapat diserap oleh rantai pasok saja, sehingga langsung diteruskan menjadi kenaikan harga jual di seluruh lapisan masyarakat,” paparnya.
Perspektif Manajemen dan Bisnis
Ditinjau dari sisi manajemen usaha, fluktuasi kurs menciptakan ketidakpastian operasional yang serius bagi seluruh pelaku usaha, mulai dari skala mikro hingga menengah. Sebagian besar pengusaha di daerah tidak memiliki akses instrumen lindung nilai untuk mengamankan risiko tersebut.
“Hal ini mengganggu perencanaan anggaran, menekan marjin keuntungan, dan menurunkan efisiensi kerja. Dalam jangka panjang, hal ini mengurangi minat investasi di berbagai sektor serta melemahkan daya saing ekonomi lokal secara keseluruhan,” tegasnya.
Dampak Sosial Ekonomi
Kondisi ini memperlihatkan rendahnya kemandirian pasokan nasional. Masyarakat desa dengan pendapatan yang cenderung terbatas dan tidak menentu menjadi pihak yang paling merasakan dampak paling berat akibat kenaikan biaya hidup.
“Mereka memang tidak memegang dolar, tapi mereka yang paling menderita saat harga kebutuhan naik sementara pendapatan tidak bertambah. Hal ini memperlebar kesenjangan ekonomi dan menurunkan kesejahteraan rumah tangga di seluruh pelosok desa,” tambahnya.
Rekomendasi Kebijakan
Oki Prasetiawan menyarankan langkah konkret bagi pemerintah:
– Mempercepat substitusi impor untuk barang dan bahan baku strategis nasional.
– Menyusun kebijakan stabilisasi nilai tukar dan harga kebutuhan pokok.
– Memberikan perlindungan serta kemudahan akses bagi pelaku usaha agar dapat menekan risiko gejolak ekonomi.
“Pemerintah tidak boleh berpuas diri dengan retorika. Diperlukan strategi yang terukur agar fluktuasi nilai tukar tidak menjadi beban berat bagi perekonomian dan masyarakat luas di seluruh Nusantara,” pungkasnya.
(Red)
