SUKABUMI, 2 APRIL 2026 – Kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi kembali menjadi sorotan tajam publik. Ruas jalan penghubung Parungkuda–Pakuwon yang seharusnya menjadi arteri vital bagi mobilitas masyarakat, kini justru berubah menjadi medan berbahaya yang dijuluki warga sebagai “Jalan Butut Pulang Kampung”.
Kondisi jalan tersebut tidak lagi sekadar rusak ringan, melainkan telah mencapai tahap kritis. Lubang-lubang besar menganga lebar tanpa penanganan, permukaan aspal yang terkelupas parah, serta sistem drainase yang buruk menyebabkan genangan air yang permanen. Situasi ini semakin mengkhawatirkan saat malam hari, lantaran minimnya penerangan jalan umum membuat pengendara harus berjuang melawan kegelapan dan bahaya yang tak terduga.
“Setiap kali melintas, rasanya bukan sekadar bepergian, tapi mempertaruhkan nyawa. Kondisi ini sudah berlangsung lama, namun seolah tidak ada yang peduli,” ujar salah satu warga setempat dengan nada kecewa.
SOROTAN LEGISLATIF: POTRET KEGAGALAN INFRASTRUKTUR
Kemerosotan kondisi jalan ini menjadi perbincangan hangat setelah video keluh kesah warga viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ujang Fathulaton, angkat bicara dan menyoroti lemahnya perhatian terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat.
Ia menilai istilah “Jalan Butut Pulang Kampung” bukan sekadar sindiran, melainkan cerminan nyata dari buruknya manajemen pemeliharaan infrastruktur.
“Ini menyangkut keselamatan jiwa dan kelancaran roda ekonomi. Kondisi yang memprihatinkan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Harus ada langkah konkret dan penanganan segera dari pihak terkait,” tegas Ujang.
DINAS TERKAIT DIDUGA ABAl, PERTANYAAN AKUNTABILITAS MENGEMUKA
Di tengah desakan publik, muncul pertanyaan besar mengenai tanggung jawab dinas teknis. Berdasarkan fakta di lapangan, kerusakan yang terjadi bersifat kronis dan sistemik, meliputi:
– Kerusakan permanen yang berlangsung dalam jangka waktu lama
– Tidak adanya fungsi penerangan jalan umum
– Sistem drainase yang tidak berjalan optimal
– Minimnya respons dan tindak lanjut terhadap aduan masyarakat.
Warga dan pengamat menilai bahwa situasi ini mengindikasikan adanya kelalaian, lemahnya pengawasan, hingga potensi ketidaksinkronan program antar tingkat pemerintahan. Dugaan pembiaran pun mulai mengemuka, di mana jalan vital dibiarkan hancur tanpa intervensi serius.
“Jika dibiarkan terus menerus, ini bukan lagi sekadar kelambanan, melainkan bentuk pengabaian terhadap keselamatan publik,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
TEKANAN PUBLIK MEMUNCULKAN PERTANYAAN KRITIS
Dengan telah bersuaranya DPRD dan meluasnya informasi di media sosial, beban tanggung jawab kini sepenuhnya berada di pundak pemerintah daerah dan dinas terkait. Masyarakat tidak hanya menuntut perbaikan fisik, tetapi juga jawaban yang jelas:
– Apakah ini hanya masalah kelambanan birokrasi?
– Atau ada unsur kesengajaan yang membuat jalan ini terbengkalai?
– Dan berapa banyak lagi korban yang harus jatuh sebelum “Jalan Butut Pulang Kampung” ini benar-benar diperhatikan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi yang memberikan kepastian kapan perbaikan menyeluruh akan dilakukan. Sementara itu, warga tetap harus melintas dengan penuh waspada di atas jalan yang menyimpan bahaya maut.(red)
About the Author
