Targetsindikat.com
Oleh: Oki Prasetiawan, S.M., S.H., M.H., CLMA., CLA.
Pengamat Hukum
Sukabumi ,12 November 2026 — Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah pendidikan menengah milik Gibran Rakabuming Raka telah menjadi titik balik sejarah ketatanegaraan Indonesia, menyusul pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI. Namun, di balik dampak politisnya yang masif, proses peradilan di balik lahirnya vonis tersebut menyisakan catatan yang kritis dan sangat serius dalam perspektif hukum acara.
Putusan itu telah dibacakan. Dampaknya masif. Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah berubah. Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan suket penyetaraan ijazah pendidikan menengah milik Gibran Rakabuming Raka telah menjadi titik balik. Menyusul pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI.
Namun, sebagai pengamat hukum, saya melihat putusan ini terlalu berfokus pada terobosan hukum substantif hingga mengorbankan rambu-rambu hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Padahal, hukum acara sejatinya berfungsi menjaga keseimbangan keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak.
Penelaahan Substansi Kilat Sejak Distribusi Berkas
Jika kita mencermati catatan resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung, permohonan kasasi dalam perkara ini sebenarnya diterima pada 23 September 2026 dan resmi teregistrasi pada 8 Oktober 2026. Namun, kejanggalan muncul ketika berkas perkara baru didistribusikan kepada Majelis Hakim Agung pada Jumat, 30 Oktober 2026—dan langsung diputus melalui rapat permusyawaratan hakim pada tanggal yang sama.
Meskipun proses administrasi pendaftaran memakan waktu lebih dari satu bulan, fakta bahwa hakim menerima distribusi berkas sekaligus menjatuhkan putusan pada hari yang sama merupakan anomali yang sangat tidak lazim dalam praktik peradilan kita.
Secara prosedural di tingkat kasasi MA, setelah berkas didistribusikan ke majelis hakim agung, tahapan pembacaan memori kasasi, kontra memori kasasi, hingga rapat permusyawaratan hakim (RPH) normalnya membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.
Bagaimana mungkin perkara sepenting ini, yang menyangkut jabatan Wakil Presiden, bisa diperiksa dan diputus dalam satu hari yang sama? Inilah pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan.
Pertarungan Fakta MK Melawan Batas Daluwarsa
Dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 ini, majelis hakim diketahui menerobos batas tenggang waktu gugatan PTUN (90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN) terhadap dokumen suket yang terbit sejak 6 Agustus 2019. Majelis hakim mendasarkan terobosan tersebut pada kewenangan korektif serta merujuk secara eksplisit pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 6 Oktober 2026 sebagai fakta hukum baru (notoire feiten).
Merujuk putusan MK memang dapat dipandang sebagai langkah progresif dari sisi keadilan substantif untuk mengoreksi dugaan cacat administrasi. Kendati demikian, penerobosan aturan daluwarsa yang sudah terlampaui hampir tujuh tahun tetap menyisakan risiko besar bagi kepastian hukum. Jika preseden ini dibiarkan, maka setiap produk keputusan tata usaha negara di masa lalu menjadi rentan digugat dan dibatalkan kapan saja.
*Absennya Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) dalam Pasal 83 UU PTUN*
Catatan paling krusial dalam analisis ini tertuju pada komposisi para pihak yang bersengketa. Perkara ini hanya melibatkan H.M. Subhan selaku Penggugat melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku Tergugat, tanpa melibatkan Gibran Rakabuming Raka selaku pemilik dokumen.
Memang benar bahwa secara formal dalam hukum acara PTUN, pihak tergugat hanyalah pejabat penerbit keputusan. Namun, kita tidak boleh melupakan Pasal 83 Undang-Undang PTUN. Pasal tersebut secara khusus mengatur mekanisme pihak intervensi bagi pihak ketiga yang hak atau kepentingannya terdampak langsung oleh sebuah sengketa—baik atas permohonan sendiri maupun atas prakarsa hakim.
Dalam hukum acara PTUN berlaku asas dominus litis, di mana hakim bersifat aktif memimpin persidangan untuk mencari kebenaran materiil. Ketika sebuah dokumen pribadi digugat untuk dibatalkan—yang akibat hukumnya mencabut hak konstitusional seseorang—hakim seharusnya menggunakan kewenangannya untuk memanggil pemilik dokumen sebagai pihak intervensi.
*Tanpa Kehadiran Gibran, Audi Et Alteram Partem Terabaikan*
Tanpa kehadiran Gibran di ruang sidang untuk membuktikan riwayat pendidikannya secara langsung, prinsip dasar audi et alteram partem (hak untuk didengar secara seimbang) telah terabaikan.
Pada akhirnya, hukum acara dibuat bukan sekadar formalitas administratif, melainkan pagar pelindung agar keadilan prosedural tetap tegak. Jika putusan sepenting ini dijatuhkan secara kilat tanpa melibatkan pihak yang haknya dicabut secara langsung, hal itu dikhawatirkan menjadi preseden berbahaya bagi perlindungan hak-hak warga negara di hadapan peradilan administrasi di masa mendatang.
Putusan ini mungkin telah menyelesaikan satu persoalan politik. Tetapi ia meninggalkan pekerjaan rumah besar bagi dunia hukum Indonesia: bagaimana memastikan bahwa kecepatan tidak mengorbankan keadilan prosedural, dan terobosan substantif tidak menabrak asas hakim aktif yang menjadi jiwa PTUN.
(Redaksi)
