PEKANBARU — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Posko Aju Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, pada Senin (24/8/2026). Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi capaian pemadaman sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar bencana karhutla tidak terulang.
Dalam pemaparannya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan bahwa total luasan karhutla di Riau sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 16.277 hektare. Dari total luas tersebut, tim gabungan di lapangan telah berhasil mengendalikan sebagian besar titik api, sehingga saat ini tersisa sekitar 900 hektare yang memerlukan penanganan intensif hingga benar-benar padam.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan sejumlah arahan strategis yang wajib ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran terkait:
- Penyelesaian Sisa Area Terbakar: Memprioritaskan penuntasan pemadaman sisa 900 hektare lahan yang masih terbakar di kawasan Riau secepat mungkin.
- Deteksi Dini Hotspot: Merespons secara cepat setiap titik panas (hotspot) yang terdeteksi agar tidak meluas menjadi titik api (fire spot).
- Edukasi dan Sosialisasi: Memperkuat penyuluhan kepada masyarakat mengenai larangan keras melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
- Fasilitasi Pembukaan Lahan: Memberikan bantuan dan pendampingan bagi warga dalam proses pembukaan lahan pertanian yang terorganisasi dan ramah lingkungan tanpa membakar.
- Penegakan Hukum Strict: Menyelidiki secara mendalam setiap indikasi unsur kesengajaan dalam aksi pembakaran lahan.
- Sanksi Tegas Korporasi: Mencabut izin usaha bagi perusahaan atau korporasi yang terbukti secara hukum terlibat dalam aktivitas pembersihan lahan dengan cara membakar.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mensinergikan langkah pencegahan, aksi tanggap cepat di lapangan, keterlibatan edukatif masyarakat, hingga tindakan penegakan hukum tanpa pandang bulu demi memastikan wilayah Indonesia bebas dari ancaman karhutla.
Red.
