Targetsindikat.com
Bogor, 18 Mei 2026 – Aktivis Bogor Raya, Ahmad Rohani, menyampaikan pandangan kritis atas pernyataan Bupati Bogor yang menyebut isu pemindahan wilayah ke Provinsi Banten sebagai berita bohong atau hoax.
Menurut Ahmad Rohani, langkah Bupati menepis wacana pindah provinsi secara administrasi memang wajar. Namun, ia menilai pernyataan tersebut belum menjawab akar permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat.
“Menepis berita itu mudah. Tapi apakah Bupati menjawab kenapa ekonomi daerah terasa sangat tergantung pada tambang? Mengapa ratusan truk pasir tetap beroperasi meski izin ditutup? Dan siapa yang bertanggung jawab atas jalan-jalan rusak yang dikeluhkan warga bertahun-tahun?” ujar Ahmad Rohani dalam rilis tertulisnya.
Ia menegaskan, aspirasi warga untuk pindah provinsi memang muncul dalam aksi demonstrasi. Menurutnya, hal itu mencerminkan kemarahan dan kekecewaan yang nyata terhadap kebijakan yang dianggap memberatkan.
“Ketika aspirasi yang meluap ini hanya dijawab dengan kata ‘hoax’, justru terasa seperti pembungkaman. Wacana itu muncul karena ada rasa ketidakpuasan mendalam. Menepisnya tanpa menindaklanjuti akar kekecewaan sama saja memendam bom waktu,” jelasnya.
Ahmad Rohani juga menyoroti belum selesainya tarik-menarik wewenang antara Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat terkait izin tambang. Ia menilai debat publik sejauh ini hanya berkutat pada buka atau tutup izin, bukan pada dampak tambang terhadap lingkungan dan alternatif ekonomi bagi Bogor.
“Isu pindah provinsi mungkin hoax, tapi kerusakan lingkungan, jalan rusak, banjir, dan longsor itu nyata. Berita bisa benar atau salah, tapi lubang di jalan, sungai keruh, dan tanah gundul adalah fakta yang tidak bisa dibantah,” tegasnya.
Dalam rilisnya, ia mempertanyakan arah ekonomi Kabupaten Bogor ke depan jika tambang ditutup, serta siapa yang akan bertanggung jawab memperbaiki kerusakan akibat aktivitas pertambangan yang telah berlangsung puluhan tahun.
“Bogor sebagai daerah penyangga Jakarta punya potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, dan air bersih. Mengapa potensi itu tidak diperjuangkan sekuat tenaga seperti halnya memperjuangkan izin tambang?” pungkasnya.
Ahmad Rohani menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa persoalan utama bukan pada wilayah administrasi, melainkan pada upaya menjaga Kabupaten Bogor tetap layak huni bagi warganya. ( red)
*Narahubung:*
Ahmad Rohani
Aktivis Bogor Raya
