HAMBALANG,20 MARET 2026 – Presiden Prabowo Subianto memberikan teguran tegas terkait praktik pemborosan anggaran dan gaya hidup mewah yang dilakukan oleh beberapa pejabat daerah, dengan menyoroti kasus pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang mencapai nilai Rp8,5 miliar.
Dalam pidatonya di Hambalang pada Kamis (19/3), Presiden Prabowo membandingkan nilai kendaraan dinas yang menjadi sorotan dengan kendaraan operasional resmi yang digunakan dirinya sendiri. Menurutnya, mobil Maung Garuda buatan PT Pindad yang menjadi kendaraan resmi Presiden memiliki harga dasar sekitar Rp700 juta, dan bahkan setelah ditambahkan fitur keamanan khusus antipeluru, total nilainya hanya mencapai sekitar Rp1 miliar – angka yang jauh di bawah anggaran mobil dinas yang diusulkan oleh Gubernur Kaltim.
“Di saat sebagian rakyat kita masih kesulitan mendapatkan akses pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan desa, jalan raya, dan fasilitas kesehatan, ada pejabat yang mengalokasikan anggaran untuk mobil dinas dengan nilai fantastis mencapai puluhan kali lipat dari kendaraan yang saya gunakan sebagai Presiden Republik Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika kepemimpinan yang harusnya mengutamakan kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa peran utama pejabat daerah adalah fokus pada pelayanan nyata dan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pribadi yang berlebihan.
“Kita harus kembali kepada esensi kepemimpinan yang sederhana, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Setiap rupiah anggaran negara harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum,” ujarnya.
Presiden juga menjelaskan bahwa penggunaan mobil Maung Garuda bukan hanya sebagai bentuk kesederhanaan, tetapi juga sebagai wujud dukungan terhadap industri pertahanan dan teknologi dalam negeri yang sedang berkembang. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi seluruh pejabat negara untuk lebih mendukung produk dalam negeri dan mengedepankan prinsip efisiensi.
Merespons teguran dari pusat dan tekanan publik, pihak Gubernur Kalimantan Timur telah mengumumkan pembatalan rencana pengadaan mobil dinas mewah tersebut. Sebagai gantinya, Rudy Mas’ud akan menggunakan kendaraan pribadi untuk menjalankan tugas kedinasannya, sesuai dengan arahan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pada sektor yang lebih produktif.(red)
About the Author
